BAKN DPR Ajak DPRD Bermitra Awasi Keuangan Negara

15-02-2013 / B.A.K.N.

Sebagai alat kelengkapan DPR yang dibentuk berdasarkan amanat UU MD3 tahun 2009, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)masih berusia sangat muda. Namun kiprahnya sebagai pengawas akuntabilitas keuangan negara mulai terdengar. Mengingat perkembangan dan dinamika serta luasnya cakupan yang dihadapi dalam penelaahan keuangan negara, BAKN memandang perlu mengajak DPRD sebagai mitra.

"DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki peran strategis menjadi mitra BAKN dalam melaksanakan pengawasan keuangan negara di daerah masing-masing," kata Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso saat menyampaikan sambutan dalam acara Sosialisasi untuk Anggota DPRD se-Jatim, Jateng dan DIY di Gedung DPRD Provinsi Jatim, di Surabaya, Jumat (15/2/13).

Ia melanjutkan sebagai alat kelengakapan dewan yang baru, ia menyebut saat ini sedang fokus pada 3 kegiatan utama yaitu penguatan BAKN, memperbaiki sistem pengawasan  dan membentuk BAKN di daerah. Disejumlah negara seperti Australia, Inggris, Pakistan parlemennya berhasil membangun BAKN atau Publik Account Commitee (PAC) yang effektif sehingga bisa menekan penyimpangan keuangan negara.

Anggota DPRD Prov. Jatim, Ferdi Purnomo menyambut baik ajakan ini. Ia berharap peran BAKN di daerah dapat memperbaiki karut marut pengelolaan tambang di daerah. "Ini banyak terjadi di daerah, anggaran sektor pertambangan sejauh mana auditnya," tekannya.

Sementara itu anggota DPRD Tuban, Agung Suprianto menyebut kurangnya pemahaman membuat BPK menjadi seperti momok di daerah. Ia berharap pembentukan BAKD dapat meluruskan hal ini. Politisi PAN ini juga menyampaikan apirasi kenapa proses sosialisasi berlangsung hari Jumat, banyak yang ingin ditanya tapi waktunya terbatas.

Ketua BAKN, Sumaryati menyambut baik aspirasi yang disampaikan sejumlah anggota DPRD. Masukan ini lanjutnya akan dijadikan bahan dalam revisi UU MD3 sebagai landasan pembentukan BAKD. "Khusus buat Bapak/Ibu yang belum puas dalam pertemuan kali ini, kami undang untuk datang dalam sosialisasi yang sudah kita jadwalkan di daerah lain," pungkas dia. (iky)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...